Institut Musisi Jalanan (IMJ) mengambil langkah berani dengan mencoba menata penggunaan musik di ruang publik dan bahkan berniat membayar royalti lewat skema dua persen. Namun menurut Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), niat baik itu sebenarnya tidak perlu—musisi jalanan tidak termasuk pihak yang wajib membayar royalti. “Yang wajib mengikuti regulasi adalah pengelola kawasannya, bukan musisi jalanan […]
LMKN dan Royalti Musik: Harapan Baru atau Masalah Lama?
Bicara soal musik, bukan hanya soal nada dan lirik. Ada satu hal penting yang sering terlupakan: royalti. Di Indonesia, urusan ini dikelola oleh LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional) dengan tujuan mulia: memastikan pencipta lagu dan musisi mendapatkan bayaran yang layak setiap kali karya mereka dipakai secara komersial. Tapi, seperti banyak aturan lain, praktik di lapangan […]
Yovie Widianto Bongkar Pentingnya Transparansi Royalti Musik di Era Baru LMKN
LMKN Wajib Berbenah! Yovie Widianto Tekankan Akuntabilitas dan Distribusi Adil Musisi legendaris Indonesia, Yovie Widianto, menyampaikan pernyataan resmi terkait pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan distribusi royalti musik yang adil di bawah kepemimpinan baru Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Menurut Yovie, transparansi dalam pengelolaan LMKN dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) bukan sekadar tuntutan publik, melainkan bentuk […]
Piyu Bongkar Masalah LMKN: “Kalau Tak Mampu, Bubar Saja!”
Sebagai organisasi yang diberi mandat mengelola hak ekonomi para pencipta lagu, LMKN seharusnya menjadi garda terdepan dalam menindak pelanggaran hak cipta. Namun, menurut Piyu, kenyataan di lapangan justru berbeda. “Pelanggaran hak cipta harusnya LMKN yang maju. Kenapa malah kami di AKSI yang harus somasi dan menuntut? Ini tidak kompeten,” kritiknya. Piyu menegaskan bahwa tugas tersebut […]
Royalti Musik Tembus Rp 54 Miliar! LMKN Baru Janji Bikin Sistem Lebih Ketat dan Transparan”
Dunia musik Indonesia bersiap memasuki babak baru! Kementerian Hukum dan HAM RI resmi melantik Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) periode 2025–2028, Jumat (8/8/2025), di Kantor DJKI. Langkah ini menandai akhir masa jabatan lama yang sempat diperpanjang, sekaligus membuka jalan bagi aturan baru yang disebut-sebut bakal membuat pengelolaan royalti lebih transparan dan ketat. Berdasarkan Peraturan […]
Makki Ungu dan Marcell Siahaan Resmi Dilantik Jadi Komisioner LMKN
Dua nama besar di industri musik Indonesia, Makki Parikesit (bassis band Ungu) dan penyanyi Marcell Siahaan, resmi dilantik sebagai komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Pelantikan berlangsung di Gedung Kementerian Hukum dan HAM pada Jumat (8/8/2025) dengan prosesi khidmat dan dihadiri para pejabat terkait. Makki dan Marcell akan mengemban tugas penting dalam mengelola, mengawasi, serta […]
Mie Gacoan Bayar Rp 2,2 Miliar, Sengketa Royalti Musik Resmi Berakhir
Polemik panjang antara Mie Gacoan dan pihak pengelola hak cipta musik akhirnya mencapai titik damai. Pada Jumat (8/8/2025), kedua belah pihak menandatangani Surat Perjanjian Perdamaian terkait sengketa royalti musik, disaksikan langsung oleh pejabat Kementerian Hukum dan HAM. Dalam kesepakatan tersebut, Mie Gacoan sepakat membayar royalti sebesar Rp 2,2 miliar sebagai bentuk penyelesaian sengketa. Pembayaran ini […]
Memutar Musik di Ruang Publik? Tetap Bayar Royalti, Termasuk dari Spotify & YouTube!
Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat mengajukan keringanan atau pembebasan tarif royalti sesuai kebijakan LMKN. Tahukah kalian? Memutar lagu dari luar negeri maupun lokal di kafe, restoran, hotel, toko, atau ruang publik lainnya tetap wajib membayar royalti kepada pencipta dan pemilik hak cipta. Bahkan jika musiknya diputar dari layanan streaming seperti Spotify […]
DJKI: Blokir Lagu Nasional Bukan Solusi, Pengusaha Bisa Putar Musik Bebas Lisensi
Musik adalah bagian dari identitas budaya. Ketika pelaku usaha enggan memberikan apresiasi yang layak kepada pencipta lagu Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM menanggapi polemik sejumlah pelaku usaha yang mengancam akan menghentikan pemutaran lagu-lagu Indonesia demi menghindari kewajiban membayar royalti. Menurut DJKI, langkah tersebut justru kontraproduktif bagi ekosistem musik nasional. […]
Hukum dalam Industri Musik: “Ini Bukan Sekadar Uang”
Kita bukan hanya bicara soal royalti atau bayaran. Ini soal bagaimana negara hadir untuk menjamin hak para pencipta, produser, performer. Industri musik Indonesia tengah menghadapi tantangan serius terkait kepastian hukum yang melindungi hak para pelaku kreatif. Hal ini disampaikan langsung oleh musisi senior Armand Maulana dalam sebuah seminar bertajuk Vibrasi Suara Indonesia (VISI) […]
Bayar Royalti Lagu Ke Pencipta atau ke Musisi?
Dunia musik, terutama bagi para pelaku usaha yang menggunakan karya musik untuk kepentingan usahanya, seperti kafe, restoran, hotel, dan tempat hiburan lainnya, kewajiban membayar royalti sering kali menimbulkan pertanyaan. Royalti lagu merupakan kompensasi yang diberikan kepada pencipta, pemegang hak cipta, atau artis terkait sebagai imbalan atas penggunaan karya mereka, seperti dalam pemutaran di radio, televisi, […]