Pestapora 2025 awalnya dijanjikan sebagai festival musik paling meriah tahun ini. Selama tiga hari, 5–7 September di JIEXPO Kemayoran, ribuan penonton diharapkan larut dalam pesta lintas-genre.
Namun, atmosfer perayaan berubah drastis setelah kabar munculnya PT Freeport Indonesia sebagai sponsor utama merebak ke publik.
Logo perusahaan tambang raksasa itu terpampang dalam rangkaian acara dan langsung memantik gelombang kritik. Bagi banyak komunitas musik independen, nama Freeport identik dengan isu lingkungan dan konflik sosial di Papua. Tak butuh waktu lama, tagar #PestaporaTanpaFreeport menduduki lini masa media sosial.
Suasana semakin panas ketika sejumlah band papan atas memutuskan mundur. Hindia bersama .Feast menyebut diri “patah hati dan marah,” Durga meneriakkan “Free Palestine! Free West Papua! Copless Future!” sebelum turun panggung, sementara Navicula menegaskan mundur demi “ketegasan sikap.” Nama lain seperti Negatifa, Leipzig, Rengrengan, Sukatani, Rebellion Rose, Kelelawar Malam, hingga Petra Sihombing ikut mengambil langkah serupa.
Rapper Yacko memilih jalur berbeda: tetap tampil, tapi menyumbangkan seluruh honornya kepada WALHI sebagai simbol perlawanan.
Di tengah badai kritik, festival director Kiki Aulia Ucup akhirnya buka suara. Ia meminta maaf dan menegaskan kontrak dengan Freeport telah dibatalkan. “Tidak ada dana yang mengalir ke kami. Pestapora tetap berjalan, meski lineup berubah,” ujarnya.
Namun, insiden dua pegawai Freeport yang datang ke lokasi dengan spanduk “Tembaga Ikutan Berpestapora” justru memperkeruh keadaan. Aksi itu dianggap publik sebagai bentuk arogansi, semakin meneguhkan stigma Freeport di mata penonton.
Pestapora 2025 pun berlangsung dengan nuansa berbeda. Panggung yang biasanya dipenuhi sorak-sorai musik kali ini dibalut atmosfer kritik sosial dan politik. Festival itu membuktikan satu hal: musik di Indonesia bukan sekadar hiburan, tapi juga medium sikap, perlawanan, dan keberpihakan.
