Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi membatasi akses fitur login di subdomain auth.wikimedia.org sejak 25 Februari 2026. Kebijakan ini diambil karena Wikimedia Foundation belum mendaftarkan layanannya sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat di Indonesia.
Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, menegaskan pembatasan tersebut tidak memblokir seluruh layanan Wikimedia.
“Akses ke laman utama Wikimedia dan seluruh konten informasi tetap tersedia. Pembatasan hanya berlaku pada fitur autentikasi, sehingga pengguna tidak dapat login atau membuat akun baru,” ujar Alexander di Jakarta, Jumat (27/2/2026).
Selama masa pembatasan, masyarakat masih dapat membaca berbagai artikel di Wikipedia. Namun aktivitas yang membutuhkan akun, seperti menyunting atau membuat artikel baru, untuk sementara tidak bisa dilakukan oleh pengguna di Indonesia.
- Muktamar VI PaSKI di Bogor Dibuka Erman Suparno, Penguatan Organisasi dan Regenerasi Komedian Jadi Sorotan
- Delima Mandiri dan DFSK Luncurkan Solusi Bisnis DFSK, Kendaraan Niaga dan Karoseri dalam Satu Paket
- Yonanda Galuh Puspitasari Hadir di WCCE 2026, Bawa Semangat Ekonomi Kreatif Daerah ke Panggung Dunia
Komdigi menjelaskan bahwa kewajiban pendaftaran PSE diatur dalam Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020. Aturan tersebut mewajibkan setiap penyelenggara sistem elektronik, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk mendaftar apabila layanannya digunakan oleh masyarakat Indonesia.
Menurut Alexander, pemerintah telah mengirimkan notifikasi resmi kepada Wikimedia sejak November 2025 dan memberikan dua kali perpanjangan hingga 20 Januari 2026. Namun hingga batas waktu berakhir, proses pendaftaran belum diselesaikan.
“Pendaftaran PSE merupakan instrumen tata kelola untuk memastikan kepastian hukum dan akuntabilitas penyelenggara layanan digital yang beroperasi di Indonesia,” jelasnya.
Komdigi menyatakan akses login dapat dinormalisasi kembali setelah Wikimedia Foundation menyelesaikan proses pendaftaran sesuai ketentuan. Pemerintah juga menegaskan kebijakan ini berlaku bagi seluruh penyelenggara sistem elektronik tanpa membedakan status badan hukum, model bisnis, maupun organisasi nirlaba.













