Badan Perfilman Indonesia dan Kementerian Ekonomi Kreatif Perkuat Kolaborasi untuk Kemajuan Industri Film Nasional

Badan Perfilman Indonesia (BPI) bersama Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) resmi memperkuat kolaborasi strategis guna mendorong pertumbuhan ekosistem film Indonesia yang lebih sehat, berdaya saing, dan mampu menembus pasar global.

Audiensi yang digelar di Jakarta ini membahas arah pengembangan industri film nasional dalam kerangka Rencana Induk Ekonomi Kreatif yang telah ditetapkan pemerintah. Film menjadi salah satu sektor prioritas dalam bidang media, bersama budaya, desain, serta digital dan teknologi.

Pemerintah melalui RPJMN 2025–2029 menargetkan peningkatan kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDB, ekspor, penyerapan tenaga kerja, hingga investasi. Khusus sektor film, pemerintah menargetkan investasi mencapai Rp2,15 triliun dengan menyiapkan berbagai skema insentif bagi subsektor film, game, dan aplikasi.

Selain itu, pemerintah juga mendorong pengembangan 200 desa kreatif, penguatan creative hub di berbagai daerah, serta program Creative by Indonesia sebagai upaya pemerataan industri kreatif sekaligus membuka peluang lebih luas bagi sineas dan komunitas film di seluruh Indonesia.

Dalam pertemuan tersebut, BPI dan Kementerian Ekonomi Kreatif membahas sejumlah agenda penting, di antaranya pengembangan sumber daya manusia perfilman, keterbukaan akses data industri bagi mahasiswa dan talenta muda, serta peningkatan kualitas pendidikan perfilman di Indonesia.

Isu pemberantasan pembajakan film juga menjadi perhatian utama. BPI mencatat kerugian akibat pembajakan diperkirakan mencapai Rp14,8 triliun pada 2024. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah bersama BPI berkomitmen memperkuat gerakan anti-pembajakan melalui pembentukan Anti-Piracy Task Force, pemblokiran situs ilegal, serta kampanye budaya menonton film secara legal.

Tak hanya itu, perluasan akses layar bioskop juga menjadi pembahasan penting. Saat ini, hanya sekitar separuh film yang telah lulus sensor dapat tayang di bioskop. Karena itu, pembangunan layar bioskop lokal di berbagai daerah diharapkan mampu memperluas distribusi film Indonesia sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap karya perfilman nasional.

Ketua Umum BPI, Fauzan Zidni, menegaskan bahwa masih banyak tantangan yang harus dihadapi industri film Indonesia. Namun, kesamaan visi antara pemerintah dan pelaku industri menjadi modal penting untuk mempercepat kemajuan perfilman nasional.

“Tantangan industri film kita masih banyak, dan kami tidak menutup mata soal itu. Yang penting sekarang kita punya arah yang sama dengan pemerintah. BPI siap bekerja secara bertahap bersama seluruh masyarakat film, termasuk memperjuangkan kepastian hukum dan dukungan pendanaan yang stabil bagi kemajuan industri film Indonesia,” ujar Fauzan Zidni.

BPI menilai kesepakatan ini merupakan langkah awal menuju pembangunan ekosistem perfilman yang sehat, adil, dan kompetitif. Sebagai tindak lanjut, BPI dan Kementerian Ekonomi Kreatif akan segera membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Kolaborasi beserta timeline pelaksanaan berbagai program strategis yang telah disepakati.

Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat posisi industri film Indonesia sebagai salah satu sektor ekonomi kreatif unggulan yang memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memperluas daya saing film Indonesia di kancah internasional.