Masa Depan AI Milik Semua Bangsa, Bukan Prerogatif Segelintir Negara

Di tengah gegap gempita forum teknologi global “Machines Can See 2025” di Dubai, Menteri Komunikasi dan Digital RI, Meutya Hafid, menyampaikan pesan kuat: masa depan kecerdasan buatan (AI) bukan hak istimewa segelintir negara, tapi warisan bersama umat manusia. Dalam sesi panel bertajuk “Wanted: AI to Retain and Attract Talents to the Country,” Meutya menyerukan perlunya membangun ekosistem AI yang etis, inklusif, dan mencerminkan keberagaman dunia.

“Teknologi harus mencerminkan keberagaman dunia, bukan hanya prioritas segelintir orang,” ujar Meutya saat tampil sebagai pembicara dalam forum internasional “Machines Can See 2025” yang berlangsung di Dubai, Uni Emirat Arab, Rabu (23/4/2025).

Meutya menekankan bahwa Indonesia sedang berada dalam fase yang sangat strategis secara demografis, digital, dan geopolitik. Dengan lebih dari 212 juta pengguna internet aktif dan status sebagai negara berpenduduk keempat terbanyak di dunia, Indonesia berkomitmen untuk menjadi bagian aktif dalam membentuk masa depan teknologi global. Menkomdigi juga menggarisbawahi kesamaan pendekatan yang dibangun Indonesia bersama negara-negara BRICS dalam menciptakan ekosistem AI yang bertanggung jawab.

Fokus utamanya mencakup kesetaraan akses, penguatan perspektif global selatan, dan pemanfaatan AI untuk menjawab tantangan nyata masyarakat. “Inisiatif Indonesia dengan dialog BRICS semakin mencakup isu-isu seperti menjembatani kesenjangan digital, memajukan solusi pedesaan yang cerdas, dan menjaga kedaulatan data, seperti pemantauan bencana berbasis AI, pertanian cerdas, dan diagnostik kesehatan jarak jauh,” ucapnya.

Lebih lanjut, Meutya menjelaskan bahwa pendidikan, ketahanan pangan dan penyediaan layanan publik menjadi tiga aspek yang mendapat perhatian besar dari pemerintah Indonesia. Oleh karenanya, pemerintah membangun aplikasi AI untuk ketahanan pangan, sistem perlindungan sosial yang akan diluncurkan pada Agustus 2025 dan layanan pemeriksaan kesehatan gratis sebagai bentuk pelayanan publik serta mempersiapkan sembilan juta talenta digital pada tahun 2030.

“Keamanan pangan menjadi perhatian Presiden Prabowo, terutama di tengah situasi geopolitik saat ini. Dan juga pendidikan merupakan keyakinan mendasar yang dipegang teguh Indonesia, karena dengan AI, kita percaya bahwa AI tidak hanya itu, mereka yang merancang dan mengatur AI harus lebih pintar dari AI itu sendiri,” ujar Meutya.

Selain itu, berbagai program AI telah dikembangkan untuk mendukung layanan publik, mulai dari sistem perlindungan sosial yang akan diluncurkan Agustus 2025 hingga layanan pemeriksaan kesehatan gratis dan distribusi makanan bergizi untuk pelajar. Di bidang infrastruktur digital, Meutya menyebut tantangan besar dalam menghubungkan 17.000 pulau Indonesia secara merata. Pemerintah kini sedang menyiapkan pelelangan spektrum 2,6 dan 3,5 gigahertz serta memperluas jaringan serat optik dan kabel bawah laut. Langkah lain yang sedang ditempuh termasuk konsolidasi industri telekomunikasi dan pengembangan pusat data nasional berlatensi rendah untuk mendukung integrasi AI yang optimal.

“Ini sebuah kemajuan, tetapi tetap mengingatkan kita tentang skala tantangan untuk membangun konektivitas yang cepat dan andal di 17.000 pulau di Indonesia,” ucapnya.

Isu diaspora digital juga menjadi perhatian. Meutya menyampaikan bahwa sekitar delapan juta warga negara Indonesia kini tinggal di luar negeri, termasuk 20.000 di antaranya yang bekerja di Silicon Valley. “Jadi mereka sekarang berkecimpung dalam bidang inovasi perangkat lunak AI, sementara banyak dari mereka mungkin tidak lagi terhubung erat dengan lanskap domestik Indonesia, tetapi kami masih melihat mereka sebagai bagian dari kekuatan nasional kami. Kami lebih suka menggunakan istilah brain link daripada brain drain,” paparnya.

Sebagai bagian dari semangat inklusivitas, Indonesia juga tengah membangun pusat keunggulan AI di beberapa kota, termasuk Bandung, Surabaya, dan Papua. “Menjadikan pusat keunggulan AI di Papua sangat penting bagi orang Indonesia untuk menunjukkan bahwa AI, bahwa kami percaya inklusivitas sangat penting ketika kita berbicara tentang AI,” ungkap Meutya.

Forum “Machines Can See 2025” menjadi ajang strategis bagi Indonesia untuk menegaskan bahwa masa depan kecerdasan buatan bukanlah milik satu bangsa atau satu kawasan, melainkan harus dibentuk bersama atas dasar keadilan, akses, dan keberagaman.