Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), Meutya Hafid, menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat pengawasan terhadap ruang digital guna memberantas praktik judi online yang semakin marak di Indonesia.
Dalam pertemuan dengan Penasehat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal (Purn) Wiranto, di Kantor Komdigi, Meutya Hafid membahas strategi serta kerja sama lintas sektor untuk menangani permasalahan ini secara efektif.
Meutya Hafid menjelaskan bahwa dalam Rapat Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan pada November 2024, pemerintah menetapkan tujuh Desk Program Prioritas Presiden Prabowo di bidang politik dan keamanan. Dari tujuh desk tersebut, dua di antaranya menjadi tanggung jawab Komdigi, yakni Desk Pemberantasan Judi Online serta Desk Keamanan Siber dan Perlindungan Data Pribadi.
“Judi online bukan hanya merugikan perekonomian negara, tetapi juga memiliki dampak sosial yang luas. Oleh karena itu, kami memperkuat Desk Pemberantasan Judi Online dengan pendekatan berbasis teknologi serta kerja sama lintas sektor agar upaya ini berjalan lebih efektif,” ungkap Meutya Hafid, Senin (3/3/2025).
- Muktamar VI PaSKI di Bogor Dibuka Erman Suparno, Penguatan Organisasi dan Regenerasi Komedian Jadi Sorotan
- Delima Mandiri dan DFSK Luncurkan Solusi Bisnis DFSK, Kendaraan Niaga dan Karoseri dalam Satu Paket
- Yonanda Galuh Puspitasari Hadir di WCCE 2026, Bawa Semangat Ekonomi Kreatif Daerah ke Panggung Dunia
Dalam pertemuan ini, Jenderal (Purn) Wiranto menyambut baik langkah tersebut dan menegaskan bahwa penanganan judi online harus dilakukan dengan strategi terpadu, meliputi aspek hukum, pemblokiran akses teknologi, serta peningkatan literasi digital di masyarakat agar tidak mudah terjerumus dalam praktik ilegal ini.
“Kita harus bertindak cepat dan tegas dengan regulasi yang jelas serta penegakan hukum yang efektif untuk menutup celah peredaran judi online,” tegas Wiranto. Selain pemberantasan judi online, pertemuan ini juga menyoroti pentingnya peningkatan keamanan siber dan perlindungan data pribadi. Mengingat meningkatnya ancaman kebocoran data dan serangan siber terhadap berbagai institusi, pemerintah berkomitmen untuk memperkuat regulasi serta menerapkan teknologi keamanan yang lebih canggih.
“Keamanan digital menjadi prioritas utama, terutama dalam melindungi data pribadi masyarakat dan infrastruktur penting nasional,” lanjut Meutya Hafid.
Jenderal (Purn) Wiranto menambahkan bahwa tantangan keamanan siber semakin kompleks dan memerlukan kesiapan yang lebih matang dari berbagai pihak. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, perusahaan teknologi, serta masyarakat untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih aman dan terpercaya. “Dengan adanya langkah konkret melalui Desk Pemberantasan Judi Online dan Desk Keamanan Siber dan Perlindungan Data Pribadi, diharapkan keamanan digital Indonesia semakin kuat serta mampu menghadapi ancaman di dunia maya dengan lebih efektif,” tandasnya.
