Pencatatan Hak Cipta Lagu Gratis Mulai 1 Agustus 2026, Kabar Baik bagi Musisi Indonesia

Kabar menggembirakan datang bagi para musisi, pencipta lagu, komposer, produser, hingga pelaku industri musik di Indonesia. Mulai 1 Agustus 2026, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menetapkan tarif Rp0 (nol rupiah) untuk layanan pencatatan hak cipta lagu dan musik. Kebijakan ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam mendorong semakin banyak karya musik Indonesia yang tercatat secara resmi. Dengan pencatatan yang lebih mudah dan tanpa biaya, para pencipta lagu diharapkan memperoleh perlindungan hukum yang lebih kuat sekaligus mendukung sistem pengelolaan royalti yang semakin akurat dan transparan. Sebelumnya, layanan pencatatan…

Baca selengkapnya

Penggunaan Lagu Theme Song Olahraga Wajib Patuhi Hak Cipta

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menegaskan penggunaan lagu theme song dalam ajang olahraga tidak bersifat bebas dan wajib mengikuti ketentuan hak cipta. Lagu resmi seperti di FIFA World Cup merupakan karya yang dilindungi hukum dan memerlukan izin dari pemegang hak. Direktur Jenderal KI, Hermansyah Siregar, menyebut penggunaan lagu—baik untuk siaran, pertunjukan publik, promosi, maupun konten digital—harus melalui lisensi sah. Tanpa izin, penggunaan dapat dikategorikan pelanggaran hukum dan merugikan pencipta serta pemegang hak terkait. Ia menambahkan, meski penyelenggara resmi biasanya telah mengantongi lisensi, pihak lain seperti pelaku usaha, penyelenggara nobar, hingga…

Baca selengkapnya

Batas Hak Cipta Lagu Viral di TikTok, Kreator Wajib Paham Aturannya

Tren penggunaan lagu viral sebagai backsound konten di TikTok semakin masif dan menjadi bagian penting dalam budaya digital. Musik kini bukan sekadar pelengkap, tetapi faktor utama yang mendorong viralitas, membangun identitas kreator, hingga meningkatkan engagement video. Namun di balik tren tersebut, muncul isu krusial terkait batas penggunaan lagu dalam perspektif hukum hak cipta. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Hermansyah Siregar menegaskan bahwa lagu atau musik merupakan karya cipta yang dilindungi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. “Viralnya sebuah lagu bukan berarti menjadi milik publik. Hak cipta tetap melekat pada…

Baca selengkapnya

Didukung Fadli Zon, AKSI Gelar Kongres Nasional Komposer: Tegaskan Kedaulatan Hak Cipta

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan komitmennya membangun ekosistem musik nasional yang sehat dan berkeadilan saat menghadiri Kongres Nasional Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI). Forum ini menjadi ruang konsolidasi para komposer untuk memperkuat perlindungan hak cipta, terutama dalam praktik pertunjukan musik. Dalam sambutannya, Fadli Zon menyampaikan harapan agar polemik antara pencipta lagu, penyanyi, dan pihak terkait dapat diselesaikan secara proporsional melalui mekanisme yang telah diatur. Kementerian Kebudayaan, kata dia, siap memfasilitasi aspirasi komposer dan menjembataninya dengan kementerian terkait hingga Badan Legislasi DPR. “Target kita jelas, membangun ekosistem musik yang sehat, adil,…

Baca selengkapnya

Industri Musik Indonesia Krisis & Perlu Pembenahan Segera

Industri musik Indonesia kini berada di titik kritis. Meski memiliki talenta besar, sektor ini menghadapi hambatan serius: pembajakan musik, distribusi tidak merata, minimnya pendanaan, dan edukasi musisi yang terbatas. Menurut pengamat musik, pembenahan menyeluruh menjadi kunci agar musik lokal bisa bersaing di tingkat global. Hak Cipta Masih Lemah Banyak lagu lokal tersebar di internet tanpa izin, merugikan musisi dan label. Ahli hukum musik menyebut, penegakan hak cipta yang lemah menjadi penyebab utama masalah ini. “Registrasi hak cipta harus mudah dan hukum pelanggaran digital harus tegas,” ujar seorang pakar hak kekayaan…

Baca selengkapnya

Label Musik Dorong RUU Hak Cipta Atur Konten Musik AI, Lindungi Hak Ekonomi Musisi

Pelaku industri rekaman mengusulkan agar RUU Hak Cipta memasukkan aturan tegas mengenai konten musik berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Regulasi ini dinilai penting untuk melindungi hak ekonomi pencipta lagu, produser, dan musisi dari potensi kerugian akibat ledakan produksi musik AI. Usulan tersebut disampaikan Managing Director Universal Music Studio, Wisnu Surjono, dalam rapat bersama Baleg DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Menurutnya, perkembangan teknologi AI kini menjadi tantangan besar bagi industri musik nasional. Wisnu menegaskan bahwa tanpa aturan yang jelas, hak para kreator musik berpotensi tergerus oleh konten yang dihasilkan mesin.…

Baca selengkapnya

Label Musik Usul RUU Hak Cipta Atur Skema Jual Putus Lagu dengan Kewajiban Royalti

Skema jual putus dinilai perlu aturan tegas agar hak pencipta tetap terlindungi dan aliran royalti tidak terputus. Industri musik nasional kembali mendorong pembaruan regulasi melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta. Sejumlah label musik mengusulkan agar skema “jual putus” lagu diatur secara lebih rinci, termasuk tetap mewajibkan pembayaran royalti kepada pencipta dan pemegang hak terkait. Skema jual putus selama ini kerap digunakan dalam transaksi karya musik, di mana hak ekonomi lagu dialihkan melalui pembayaran satu kali. Namun dalam praktiknya, model ini sering memunculkan perdebatan karena berpotensi memutus aliran royalti jangka panjang…

Baca selengkapnya

VISI Apresiasi Putusan MK soal Hak Cipta Musik, Tegaskan Kepastian Royalti & Hak Pertunjukan

Vibrasi Suara Indonesia (VISI) menyampaikan apresiasi atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) yang mengabulkan sebagian uji materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang diajukan para musisi Indonesia. Putusan ini dinilai membawa kejelasan penting dalam tata kelola royalti musik nasional. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menegaskan tiga prinsip utama. Pertama, pencipta lagu yang telah menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) tidak dapat melarang penggunaan lagu dalam pertunjukan, karena hak pertunjukan telah dikuasakan kepada LMK. Kedua, kewajiban pembayaran royalti pertunjukan komersial berada pada penyelenggara acara, bukan penyanyi atau pelaku…

Baca selengkapnya

Mie Gacoan Bali Tersandung Kasus Hak Cipta Lagu Gara gara Direkturnya

Anton bukan satu-satunya tokoh kunci. Ada juga Harris Kristanto sebagai COO.   Mie Gacoan, nama yang begitu lekat di lidah masyarakat Indonesia terutama pecinta kuliner pedas, kini tengah menjadi sorotan tajam. Bukan soal antrian panjang atau menu murah meriah yang melegenda, tapi karena salah satu direkturnya di Bali telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pelanggaran hak cipta lagu. Polda Bali baru-baru ini menetapkan Direktur PT Mitra Bali Sukses, IGASI, sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran hak cipta lagu yang digunakan untuk kepentingan komersial di outlet Mie Gacoan. Kasus ini bermula dari laporan…

Baca selengkapnya