Badan Perfilman Indonesia (BPI) resmi mengumumkan susunan pengurus periode 2026–2030 di Jakarta, April 2026. Ketua Umum Fauzan Zidni menegaskan kepengurusan baru hadir di momentum kebangkitan industri film nasional pascapandemi.
Dalam pernyataannya, Fauzan menyebut prioritas utama BPI adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui sinkronisasi kurikulum, program magang, hingga pengiriman talenta muda ke sekolah dan laboratorium film internasional. Selain itu, BPI juga akan mendorong revisi Undang-Undang Perfilman bersama Kementerian Kebudayaan guna memperkuat kelembagaan, profesi, serta iklim investasi dan kebebasan berekspresi di sektor film.
Tak hanya itu, agenda lain yang disiapkan meliputi gerakan anti-pembajakan, penyelenggaraan Festival Film Indonesia, serta penguatan fungsi BPI sesuai mandat undang-undang.
Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyampaikan bahwa BPI memiliki peran strategis sebagai jembatan antara pemerintah dan pelaku industri. Ia berharap kepengurusan baru mampu memperkuat tata kelola yang transparan serta membuka ruang lebih luas bagi talenta kreatif di seluruh Indonesia.
Struktur Pengurus Inti
Ketua Umum: Fauzan Zidni
Sekretaris Jenderal: Nazira C. Noer
Bendahara Umum: Sindy Dewiana
Sejumlah nama besar industri film juga mengisi jajaran strategis, seperti Reza Rahadian (Ketua Dewan Penasehat), Christine Hakim, hingga Joko Anwar. Di bidang festival, Wulan Guritno ditunjuk sebagai ketua, sementara bidang kerja sama diisi Luna Maya.
Dengan susunan lengkap hingga kelompok kerja (Pokja) dan satgas, BPI menegaskan komitmennya untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor. Langkah ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan industri film Indonesia yang lebih kompetitif, inklusif, dan berkelanjutan.
